SURUMBA.com - Keterlambatan pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Buton akibat masalah anggaran menuai kritik tajam dari mantan Ketua DPRD Buton, Hariasi Salad, SH. Dia menuding Kepala BKPSDM Buton, Taufik Tombuli, sebagai penyebab utama terjadinya masalah ini.
Hariasi menyebut langkah Taufik yang mengajukan penundaan seleksi ke Kemenpan RB sebagai tindakan ceroboh yang mencerminkan ketidakmampuannya dalam mengelola situasi.
"Permasalahan ini jelas menunjukkan ketidakcakapan Kepala BKPSDM. Hanya karena tidak ada anggaran, Taufik langsung bersurat ke pusat meminta penundaan seleksi tanpa berkonsultasi atau mencari solusi. Ini bentuk kelalaian serius yang merugikan banyak pihak," ujar Hariasi.
Setelah muncul aksi protes dari para honorer PPPK, Taufik kemudian mengirim surat baru untuk membatalkan penundaan yang sebelumnya diajukan. Menurut Hariasi, tindakan ini menegaskan bahwa Taufik Tombuli tidak memiliki inisiatif dan hanya bergerak ketika ditekan.
"Ini bukti dia tidak siap. Kalau dia cakap, sudah dari awal dia mencari solusi, bukan menunggu masalah membesar," katanya.
Haraisi juga mengungkapkan bahwa masalah serupa pernah terjadi pada tahun 2021 atau 2022, ketika seleksi PPPK tidak dianggarkan. Saat itu, Kepala BKPSDM Buton masih dijabat oleh Awaludin, yang memilih untuk berkonsultasi dengan DPRD guna mencari jalan keluar.
"Pak Awaludin saat itu datang ke DPRD dan kami menyarankan agar seleksi tetap dilaksanakan. Anggarannya bisa diutamakan pada pembahasan perubahan APBD. Alhamdulillah, seleksi tetap berjalan dan banyak honorer yang lolos," jelasnya.
Menurutnya, Taufik Tombuli seharusnya mengikuti langkah serupa dengan melakukan komunikasi intensif bersama DPRD maupun Pj Bupati Buton.
"Seharusnya dia berkonsultasi, mencari solusi, bukannya mendiamkan persoalan. Kelalaian ini sangat merugikan, apalagi jika seleksi PPPK tahun ini sampai tidak bisa terlaksana," tegasnya.
Hariasi mendesak agar Taufik Tombuli segera mundur dari jabatannya sebagai Kepala BKPSDM Buton jika seleksi PPPK tahun ini gagal terlaksana. Dia juga meminta Pj Bupati Buton untuk segera mencopot Taufik Tombuli dari jabatannya.
"Ini bukan masalah sepele. Kalau seleksi PPPK ini tidak bisa dijalankan, Taufik harus mundur. Jika tidak, Pj Bupati harus tegas dan segera mencopotnya," tutup Hariasi.
Sebelumnya diberitakan narasitime.com, Kepala BKPSDM Kabupaten Buton Taufik Tombuli menyampaikan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu surat balasan dari KemenPAN-RB terkait dengan rekrutmen PPPK.
“Senin kemarin kami sudah bersurat di KemenPAN-RB agar rekrutmen PPPK di Buton bisa dibuka kembali dan saat ini kami masih menunggu surat balasan dari KemenPAN-RB tersebut,” kata Taufik Tombuli saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Rabu (09 Oktober 2024).
Lebih lanjut dikatakan bahwa saat ini surat yang dilayangkan oleh Pemkab Buton untuk membuka kembali rekrutmen PPPK tersebut kini sudah diterima dan diproses oleh KemenPAN-RB.
“Jadi tahapannya itu suratnya sudah diterima dan diproses oleh Kemenpan RB, tinggal tindak lanjutnya dari surat itu yang kami tunggu. BKN juga itu belum berani membuka penerimaan PPPK apa bila belum ada surat secara tertulis dari KemenPAN-RB,” ujarnya.
Taufik Tombuli berharap semoga KemenPAN-RB secepatnya merespon surat yang dilayangkan oleh Pemkab Buton sehingga Pemkab Buton dapat membuka penerimaan PPPK.
Diketahui, sebelumnya Pemkab Buton menunda rekrutmen PPPK di Buton sampai dengan tahun 2025 karena keterbatasan anggaran. Namun, karena terjadi riak sehingga rekrutmen PPPK tersebut dibuka kembali. (Adm)