Surumba.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Buton mencatatkan perkembangan progresif hingga Februari 2026. Data terbaru menunjukkan program ini telah menjangkau 30.720 penerima manfaat yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan dan kelompok masyarakat rentan.
Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Buton, Muh. Julyawan Abadi, mengungkapkan bahwa sebaran penerima manfaat didominasi oleh peserta didik jenjang sekolah dasar (SD).
"Data mencatat 5.711 siswa SD kelas 1–3 dan 5.529 siswa SD kelas 4–6 sebagai kelompok penerima terbesar. Selain itu, program menjangkau 4.824 siswa SMP, 4.159 siswa SMA, serta 129 santri pondok pesantren," jelas Julyawan dalam keterangannya, Jumat (27 Februari 2026).
Selain menyasar institusi pendidikan, intervensi gizi juga difokuskan pada kelompok 3B (Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui) sebanyak 3.539 jiwa. Langkah ini merupakan bagian dari penguatan gizi pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Hingga saat ini, telah beroperasi 9 unit SPPG yang tersebar di Kecamatan Pasarwajo, Siotapina, Lasalimu Selatan, dan Kapontori. Menariknya, infrastruktur ini mengedepankan optimalisasi aset lokal. Sebanyak 8 unit SPPG memanfaatkan bangunan rumah warga yang direnovasi, sementara 1 unit lainnya merupakan hasil renovasi ruko.
Dalam hal pengelolaan, 8 unit SPPG dijalankan melalui kemitraan dengan masyarakat dan yayasan, sedangkan 1 unit lainnya merupakan bentuk kolaborasi dengan Polres Buton. Operasional di lapangan juga didukung oleh 1.607 guru, 65 tenaga kependidikan, serta 56 kader BKKBN dan Posyandu.
Dampak Ekonomi dan Rantai Pasok Lokal
Sekretaris Daerah (Sekda) Buton, La Ode Syamsuddin, sekaligus Ketua Satgas MBG menyatakan bahwa program ini memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi daerah. Tercatat sebanyak 484 tenaga kerja lokal terserap untuk mengisi berbagai posisi operasional, mulai dari tenaga ahli gizi, juru masak, hingga pengemudi.
"Program ini tidak hanya memperkuat aspek kesehatan, tetapi juga membuka peluang kerja nyata bagi masyarakat Buton," ujar Sekda Buton.
Keberlanjutan rantai pasok pangan juga melibatkan 63 supplier lokal yang terdiri dari Koperasi, BUMDes, hingga UMKM. Pemerintah Kabupaten Buton menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan standar mutu keamanan pangan serta memperkokoh integrasi data lintas sektor guna memastikan program berjalan akuntabel dan berkelanjutan. (Adm)
