Surumba.com - Forum Peduli Masyarakat Buthuni menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah kantor pemerintahan Kabupaten Buton, Senin (19 Januari 2026). Aksi tersebut dilakukan di Kantor Bupati Buton, Polres Buton, DPRD Buton, dan Kejaksaan Negeri Buton.
Aksi ini bertujuan untuk mempertanyakan transparansi dan realisasi anggaran Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Buton yang dinilai tidak berjalan optimal selama bertahun-tahun.
Salah satu koordinator lapangan aksi, Sumar, menyoroti kondisi Armada Damkar yang dinilai tidak layak operasional meski anggaran terus dialokasikan.
“Semenjak 2003 hingga 2018 terakhir kali damkar beroprasi, armadanya cuma dua, satu rusak dan satunya lagi sudah tua dan tidak layak pakai, maka kami pertanyakan alasan apa tidak selalu di realisasikan anggaran armada damkar,” ujarnya.
Selain kondisi armada, massa aksi juga mempertanyakan penggunaan anggaran operasional Dinas Pemadam Kebakaran, termasuk biaya perawatan armada dan operasional rutin yang dialokasikan setiap tahun.
“Kami juga meminta transparansi secara rinci anggaran 2 miliar untuk tahun ini dalam penganggaran Pemda, DPRD Buton dan OPD dinas terkait, agar masyarakat bisa memahami perincian anggaran Armada Damkar ini,” tegasnya.
Dalam aksinya, massa juga meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Buton untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) mitigasi pra bencana yang dinilai layak dan dapat diuji secara terbuka oleh publik.
Anggota DPRD Kabupaten Buton turut didesak agar menjalankan fungsi pengawasan, termasuk melakukan pengecekan awal terhadap alasan tidak terealisasinya anggaran damkar selama ini.
“Transparansikan ke publik anggaran 2 miliar tersebut, segera buat RDP agar masyarakat tahu kendala yang terjadi di Pemda Buton. Buat pansus mitigasi pra bencana serambi menunggu armada baru keluar,” katanya.
Selain itu, massa juga menyampaikan tuntutan kepada Kejaksaan Negeri Buton untuk melakukan penyelidikan terhadap pengelolaan anggaran damkar yang dinilai bermasalah.
“Kami meminta agar segera di percepat penyelidikan terkait 14 orang piket penjaga pasar karena asas praduganya ada unsur pembiaran sehingga terjadi kebakaran hebat tanggal 29 Desember 2025 kemarin,” tandasnya.
Dalam aksi tersebut, Forum Peduli Masyarakat Buthuni juga menyinggung dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 32 Buton, Kecamatan Lasalimu. Dugaan tersebut dinilai berdampak pada minimnya fasilitas sekolah dan merugikan peserta didik. (Adm)
