Surumba.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat kepedulian lingkungan dan ketahanan pangan melalui kebijakan daerah. Salah satu gagasan yang tengah dirumuskan adalah Peraturan Bupati (Perbup) tentang gerakan satu siswa menanam satu pohon, yang akan diterapkan di satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Buton.

Gagasan tersebut disampaikan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, SH., saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah guna Mendukung Pelaksanaan Program Prioritas Presiden dan Asta Cita, di Jakarta, Kamis (15 Januari 2026). Rakornas ini dihadiri para bupati dan wali kota se-Indonesia serta jajaran Kementerian Dalam Negeri.

Dalam forum tersebut, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk menyelaraskan program prioritas nasional dengan kebijakan di daerah, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan, penguatan ekonomi lokal, dan pembangunan karakter generasi muda.

“Seperti yang tadi kita sudah dengarkan pada Dirjen Polkum Pak Akmal memberikan kita arahan untuk membuat Perbup, di mana sekarang Indonesia di saat ini Environment Awairness (kepekaan terhadap lingkungannya) semakin tinggi, seperti musibah yang menimpa saudara kita di Aceh tentu menjadi peringatan bagi kita, bahwa kita harus mempedulikan alam. Jadi menurut saya gagasan tersebut sangat bagus sekali. Saya sebagai kepala daerah di Kabupaten Buton akan melaksanakan, nanti kita akan rembukkan, kita akan buat Perbup tersebut. Untuk setiap sekolah, minimal satu murid satu pohon,” ucap salah satu kepala daerah termuda di Indonesia.

Selain kebijakan lingkungan, Bupati Alvin juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Buton. Kedua program tersebut merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional yang saat ini terus didorong pemerintah pusat agar dijalankan secara optimal di daerah.

“Kalau perihal MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Koperasi Merah Putih secara real kita sudah melakukannya di lapangan. Insya Allah tahun ini kita akan membuka 10 dapur MBG. Kemarin kan target 10 namun belum tercapai, tahun ini semoga kita bisa capai 10 dapur MBG. Saya juga tekankan untuk tidak ada lagi pembukaan dapur ilegal yang tidak terdaftar di sistem SPPG. Selain dari itu alhamdulillah cuman sekali kasus KLB, 1 dapur di Awainulu yang keracunan, setelah itu tidak ada lagi dan saya harap tidak akan ada lagi,” jelas Bupati Alvin.

Terkait Koperasi Merah Putih, Kabupaten Buton disebut sebagai salah satu daerah di Kepulauan Sulawesi Tenggara yang bergerak cepat dalam tahap persiapan, terutama dalam pengamanan lahan yang akan digunakan untuk mendukung operasional koperasi.

“Dan alhamdulillah saya dapat laporan dari Pak Dandim, bahwa Buton salah satu yang paling cepat di Kepulauan Buton untuk pengamanan lahan Koperasi Merah Putih,” tutur putra daerah Buton ini.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, Akmal Malik, dalam sambutannya saat membuka Rakornas, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan Program Prioritas Presiden dan Asta Cita. Menurutnya, penguatan ekonomi lokal menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nasional.

“Jujur dengan melihat dinamika sekarang, konflik yang terjadi penyebab utamanya adalah persoalan-persoalan ekonomi. Presiden mendorong program MBG, keinginan beliau untuk menggerakkan ekonomi-ekonomi lokal, koperasi merah putih juga untuk menggerakkan ekonomi lokal. Dalam perpektif saya, politik pangan sangat penting untuk kemandirian ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Menurut Dirjen Polkum, ketahanan pangan yang kuat akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari kesehatan masyarakat hingga kualitas demokrasi.

"Ketika pangan rakyat kita sehat, ekonomi, kerukunan antar umat beragama, persatuan dan kesatuan, serta demokrasi akan bagus,” ucapnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan generasi muda dalam program-program ketahanan pangan dan lingkungan, salah satunya melalui gerakan menanam pohon di lingkungan sekolah.

“Agar dibuat Peraturan Bupati/Peraturan Walikota gerakan menanam satu pohon satu siswa. Itulah wujud ketahanan pangan, wujud cinta tanah air. Mari kita jadikan menanam pohon sebagai instrumen cinta tanah air, disiplin, tanggung jawab, produktif untuk anak-anak kita. Kami meyakini ini sebagai langkah mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia,” jelas Dirjen.

Melalui kebijakan yang tengah disiapkan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton menegaskan komitmennya untuk menerjemahkan arahan nasional ke dalam langkah nyata di tingkat daerah, dengan melibatkan dunia pendidikan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. (Adm)