SURUMBA.com - Kader Partai Golkar, Abdul Zainudin Napa, melontarkan kritik terhadap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Buton yang dinilai lambat menentukan siapa yang akan menduduki jabatan Ketua DPRD Buton. Menurutnya, keterlambatan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan dari buruknya manajemen partai di bawah kepemimpinan Ketua DPD II Partai Golkar Buton, La Bakry.
"Ini adalah bukti bahwa manajemen partai di DPD II Golkar Buton sangat lemah. Jika prosedur internal partai dijalankan sesuai aturan, jabatan strategis seperti Ketua DPRD seharusnya sudah ditetapkan sejak lama," kata Abdul Zainudin Napa ketika diwawancarai di salah satu tempat di Pasarwajo, Kamis (24 Oktober 2024), terkait tanggapannya soal lambatnya pentuan Ketua DPRD Buton.
Golkar Buton Terjebak Adu Kepentingan?
Lebih jauh, Zainudin mencurigai adanya konflik kepentingan di internal partai yang menyebabkan keputusan mengenai Ketua DPRD Buton terkatung-katung. "Ada kesan bahwa kader-kader Golkar sengaja diadu. Masing-masing diberi harapan, tapi pada kenyataannya tidak ada kepastian. Ini hanya memperlihatkan kebingungan di internal partai," ujarnya.
Sebagai partai yang memiliki jumlah kursi terbanyak di DPRD Buton berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif 2024, Golkar memiliki hak untuk menempatkan kadernya di posisi Ketua DPRD. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan definitif mengenai siapa yang akan menduduki posisi tersebut. Olehnya, Abdul Zainudin menilai, situasi ini justru melemahkan Golkar di mata publik.
Dampak Buruk pada Kinerja Legislatif
Lambatnya penentuan Ketua DPRD Buton tidak hanya merugikan internal partai, tetapi juga berdampak langsung pada kinerja legislatif di daerah. DPRD saat ini sedang menghadapi sejumlah agenda penting, termasuk evaluasi APBD-P 2024 dan penyusunan APBD 2025. Tanpa adanya pimpinan definitif, proses pembahasan kebijakan-kebijakan strategis daerah bisa terganggu.
"Keterlambatan ini sudah pasti akan menghambat proses pengambilan keputusan di DPRD. Masyarakat Buton yang akan merasakan dampaknya jika pembahasan anggaran dan kebijakan daerah tersendat," kata Zainudin.
Dia menambahkan, situasi ini menunjukkan bahwa Golkar tidak memprioritaskan kepentingan daerah, melainkan sibuk dengan urusan internal yang tidak kunjung selesai.
Desak Intervensi DPP dan DPD I Golkar
Dalam pandangannya, DPP Partai Golkar dan DPD I Golkar Sulawesi Tenggara harus segera turun tangan untuk meluruskan masalah ini.
"Sudah saatnya DPP dan DPD I Golkar mengambil alih dan memberikan keputusan yang tegas. Lambannya penetapan ini hanya merugikan masyarakat dan melemahkan citra partai di Buton," tegas Zainudin.
Dia juga memperingatkan bahwa jika situasi ini dibiarkan berlarut-larut, bukan hanya Golkar yang dirugikan, tapi juga stabilitas politik dan pembangunan Kabupaten Buton.
"Daerah ini bisa maju jika politik berjalan dengan normal dan efisien. Golkar sebagai partai besar harus menunjukkan kedewasaan politik, bukan terjebak dalam permainan kekuasaan yang memperlambat segala sesuatu," tegasnya. (Adm)