Surumba.com - Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa, ST., mengimbau para pejabat agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbicara di tengah dinamika sosial politik yang marak di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, pejabat publik harus lebih peka terhadap perasaan masyarakat. Pernyataan yang dilontarkan pejabat bisa berdampak luas dan menimbulkan reaksi negatif apabila tidak disampaikan dengan bijak.
“Pertama, saya mengajak para pejabat untuk menjaga perasaan publik. Jangan sampai ada kata-kata yang menyakiti perasaan masyarakat atau mencederai kepercayaan publik,” ujar Syarifudin Saafa, saat dimintai tanggapan, Minggu malam (31 Agustus 2025), mengenai gelombang unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir.
Ia menekankan, unjuk rasa atau penyampaian aspirasi di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang. Karena itu, pemerintah tidak boleh menghalangi masyarakat menyuarakan pendapatnya. Namun, ia mengingatkan agar demonstrasi tetap berlangsung secara damai, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum.
“Penyampaian aspirasi boleh, itu tidak dilarang undang-undang. Tapi harapannya jangan anarkis, jangan sampai merusak fasilitas umum. Kalau itu terjadi, yang rugi kita sendiri,” pintanya.
Dukungan kepada sikap pemerintah pusat, yang ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, menurut Syarifudin, juga menjadi pedoman penting agar daerah tetap dalam kondisi aman dan terkendali.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengingatkan agar masyarakat Kabupaten Buton senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban daerah.
Ia mencontohkan, kerusuhan atau tindakan pembakaran yang terjadi di sejumlah wilayah lain seharusnya menjadi pelajaran bersama agar tidak terulang di Buton.
“Daerah ini milik kita bersama, jadi kondusivitas harus dijaga. Kalau sampai terjadi kerusuhan, kerugian akhirnya kembali kepada kita sendiri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menekankan bahwa situasi saat ini seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi seluruh pejabat. Demonstrasi atau kritik publik, menurutnya, adalah pengingat agar pemerintah lebih memperhatikan amanah rakyat.
“Keadaan ini tentu menjadi bahan introspeksi bagi semua pihak, termasuk kami para pejabat, agar lebih memperhatikan apa yang menjadi amanah yang diberikan rakyat,” katanya menutup.
Imbauan ini disampaikan Syarifudin di tengah meningkatnya aksi demonstrasi di berbagai kota di Indonesia, yang umumnya dipicu oleh keresahan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Ia berharap Buton tetap terjaga kondusif, dengan pejabat yang bijak dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai. (Adm)