SURUMBA.com - Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Buton mengandalkan Kader Kepo dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Kader Kepo menjadi andalan karena dapat menjadi sumber penetapan skala prioritas delapan aksi konvegensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting mulai dari mengintervensi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.
Sekedar diketahui, Kader Kepo yang juga merupakan Kader Posyandu merupakan binaan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Buton yang memiliki kepedulian dan motivasi serta rasa ingin tahu yang besar terhadap perilaku dan kondisi kesehatan masyarakat di lingkungan masing-masing.
“Kabupaten Buton memiliki 1.030 Kader Posyandu yang berada di tingkat desa/kelurahan. Kader memiliki keluarga binaan 15 sampai dengan 20 keluarga,” kata Kepala Dinkes Buton, Syafaruddin, di hadapan Tim Panelis Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Angka di salah satu hota, Kendari, Senin (27 Mei 2024).
Sementara itu, Ketua Harian TPPS Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, mengatakan pihaknya selalu serius melakukan upaya penurunan stunting. Berbagai pertemuan selalu dilakukan sebagai wadah untuk berdiskusi dan berbagi pengalamanan terkait penurunan stunting di Kabupaten Buton.
Dalam upaya itu, lanjut dia, semua lembaga yang ada turut dilibatkan termasuk program orang tua asuh.
“Hal yang dilakukan juga adalah mengidentifikasi keluarga berisiko stunting, prevalensi dan jumlah kasus stunting, cakupan intervensi, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan, termasuk menyediakan dukungan regulasi untuk penurunan stunting dan mengoptimalkan peran desa/kelurahan dan masyarakat dalam penurunan stunting,” katanya.
Sementara itu, Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekprov Sultra,Suharno, mengatakan stunting ini menjadi primadona pada saat evaluasi penilaian kinerja penjabat gubernur.
“Salah satu rekomendasi bahwa akan ada kerja sama dengan KUA yang bertujuan agar dapat memberikan upaya penurunan angka stunting terkait kesehatan pranikah, yang dapat menjadi upaya pencegahan penurunan angka stunting,” katanya.
Dikatakan, intervensi fisik selalu diminta, mengenai perkembangan terupdate atau terbaru perkabupaten/kota. Intervensi yang dilakukan mencangkup pemberian tablet penambah darah kepada ibu hamil dan remaja putri, namun intervensi belum optimal karena kami setengah mati untuk meminta data-data intervensi terbaru dari Kabupaten/kota sehingga ini menjadi catatan kita semua.
“Kemudian sanitasi, pola asu dan air minum bagaiman koordinasinya dengan pembina sehingga stunting ini bisa kita upayakan tahun ini angka stunting menurun. Di forum ini kita bersama-sama memikirkan Solusi,” katanya.
Asisten berharap dalam forum ini ada pokok pokok pikiran yang dibentuk untuk memberikan solusi jalan keluar segala permasalahan pemerintahan khususnya upaya penurunan angka stunting sehingga dapat mencapai target secara nasional. (Adm)