SURUMBA.com - Polemik terkait penetapan Ketua DPRD Kabupaten Buton makin memanas setelah surat penetapan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bocor ke publik.
Surat tersebut menunjuk Wa Ode Nurnia sebagai Ketua DPRD Kabupaten Buton periode 2024-2029, namun tersebar di media sosial, padahal belum ada pengumuman resmi dari partai maupun melalui sidang paripurna DPRD.
Kebocoran surat ini memicu reaksi keras dari sejumlah kader Golkar di Kabupaten Buton. Mereka mendesak DPP Partai Golkar segera bertindak tegas untuk mengusut penyebaran surat yang seharusnya bersifat internal tersebut.
“Kebocoran surat penetapan DPP Golkar terkait Ketua DPRD Buton sangat merugikan partai secara kelembagaan dan menimbulkan keresahan di internal. DPP harus bertindak tegas untuk menjaga integritas partai,” kata Muhammad Risman, salah satu kader Golkar Buton, dalam keterangannya kepada media, Jumat (25 Oktober 2024).
Sebelumnya, DPD II Partai Golkar Buton memberikan restu kepada tiga kandidat, yakni Wa Ode Nurnia, Mararusli Sihaji, dan Yuliadin, untuk bersaing memperebutkan posisi Ketua DPRD. Ketiganya diberi kesempatan untuk menghadap DPP Golkar di Jakarta guna mendapatkan rekomendasi resmi.
Namun, kebocoran surat yang mengukuhkan Wa Ode Nurnia sebagai Ketua DPRD Buton sebelum pengumuman resmi memicu pertanyaan. Risman menyayangkan kejadian ini, terlebih lagi saat suasana politik Buton masih dipanaskan oleh Pilkada serentak 2024.
“Jika surat penetapan sudah ada sebelum pelantikan anggota DPRD, seharusnya segera ada pengumuman resmi. Tapi kenapa tiba-tiba surat penetapan tersebar di media sosial? Ini jelas sangat mencurigakan dan merugikan partai,” ujar Risman.
Menurut Risman, penyebaran dokumen ini di tengah ketegangan politik Pilkada serentak bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh lawan politik Golkar untuk melemahkan posisi partai di Buton.
"Situasi politik saat ini sangat sensitif, dan Partai Golkar tidak boleh lengah. Penyebaran surat ini bisa menjadi titik lemah yang merugikan posisi Golkar di Buton," lanjutnya.
Olehnya itu, dia mendesak DPP Golkar segera melakukan investigasi mendalam untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas penyebaran surat tersebut. Tindakan tegas diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
"Kami meminta DPP untuk segera mengusut tuntas siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran ini. Ini bukan sekadar pelanggaran disiplin, tetapi juga bisa berdampak buruk pada stabilitas partai di Buton, apalagi menjelang Pilkada," tambahnya.
Risman juga menekankan pentingnya segera menyelesaikan polemik ini dengan penetapan resmi Ketua DPRD Kabupaten Buton. "Golkar harus segera mengakhiri polemik ini. Siapa pun yang ditunjuk, baik Wa Ode Nurnia, Mararusli Sihaji, atau Yuliadin, harus diumumkan secara resmi agar partai bisa fokus menghadapi Pilkada tanpa gangguan," tutupnya. (Adm)