SURUMBA.com - Kabupaten Buton mengambil langkah signifikan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) terkait implementasi pemanfaatan Satu Data Indonesia (SDI). Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, memimpin diskusi penting ini di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa, Rabu (17 Juli 2024).
Diskusi ini menjadi ajang strategis untuk membahas tantangan dan mencari solusi terkait pendataan di Kabupaten Buton. Sekda Asnawi Jamaluddin menegaskan pentingnya mengatasi masalah data untuk memperlancar berbagai program daerah.
"Dengan adanya FGD ini, kita dapat menemukan solusi untuk mengatasi hambatan pendataan dan memastikan pengurusan di Kabupaten Buton berjalan lancar," ujar Asnawi.
Pendataan yang akurat dan terkini adalah kunci untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Kepala BPS Kabupaten Buton, Zablin, menyoroti bahwa data yang valid sangat membantu dalam pengambilan keputusan.
"Data seharusnya membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah, bukan menambah pekerjaan," jelas Zablin.
Diskusi ini mengidentifikasi dua kategori data: data dari proses registrasi OPD dan data hasil pendataan lapangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pendataan lapangan yang proaktif. Moh. Amin, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, menjelaskan struktur Satu Data Indonesia yang melibatkan BPS sebagai pembina data, Kominfo sebagai wali data, dan Bappeda sebagai koordinator data.
Para peserta FGD diharapkan lebih proaktif dalam pengumpulan dan pengelolaan data. Sekda Asnawi mendorong OPD untuk tidak berdiam diri menghadapi kendala data dan berinovasi dalam menyelesaikan permasalahan. Kepala BPS Kabupaten Buton berharap hasil FGD ini menjadi langkah awal untuk menyelesaikan berbagai program yang ada dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Buton.
Dengan pemanfaatan Satu Data Indonesia (SDI), Kabupaten Buton berharap dapat mengatasi berbagai tantangan dalam pendataan, meningkatkan efisiensi, serta efektivitas pelayanan publik, dan memacu pembangunan di daerah tersebut. (Adm)