SURUMBA.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Sekolah Dasar (SD) menyoroti kurangnya pembaruan data sarana dan prasarana (sarpras) di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Akibatnya, puluhan ribu sekolah gagal mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima.
Dalam webinar "Advokasi Pengisian Data Sarana dan Prasarana Pada Dapodik Sekolah Dasar" yang disiarkan melalui kanal YouTube Direktorat Sekolah Dasar, Jumat (14 Maret 2025), Kemendikdasmen meminta pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam memperbarui data sekolah yang menjadi kewenangannya.
Direktur Sekolah Dasar, Moch. Salim Somad, menegaskan bahwa ketercapaian standar nasional pendidikan, khususnya sarana dan prasarana dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan, sangat bergantung pada validitas data dalam Dapodik.
“Seluruh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya serta kepada satuan pendidikan untuk melakukan pemutakhiran data dalam Dapodik, diperlukan untuk menentukan kualitas perencanaan dalam kebijakan sarana prasarana dalam bidang pendidikan,” ucap Salim, dilansir dari dikdasmen.go.id.
Ia menambahkan agar dinas pendidikan memastikan satuan pendidikan memperbarui data yang mencakup kondisi sarana dan prasarana pendidikan, seperti buku, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), alat edukasi, serta luas lahan yang tersedia untuk pembangunan.
“Dinas pendidikan juga perlu melakukan pembinaan serta pemantauan data satuan pendidikan sesuai dengan kondisi nyata saat ini,” tambah Salim.
Dalam kesempatan yang sama, narasumber webinar, Nurul Mahfudi, menjelaskan standar sarana dan prasarana menjadi salah satu dari delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 04/2022 tentang Perubahan PP 57/2021 tentang SNP.
Ia menyoroti perlunya regulasi terpadu dan komprehensif yang mencakup seluruh jenjang dan jalur pendidikan agar pengelolaan sarpras lebih optimal.
Sementara itu, narasumber selanjutnya David Eko Wardoyo memaparkan data kondisi sarpras sekolah berdasarkan Dapodik dan form Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Ia mengungkapkan bahwa dari total 147 ribu sekolah di Indonesia, sebanyak 120,6 ribu sekolah masih kekurangan sarpras.
“Dari total 147 ribu sekolah di Indonesia, terdapat 120,6 ribu sekolah yang belum terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya,” ungkap David.
Lebih lanjut, ia menjelaskan dari 120,6 ribu sekolah tersebut, hanya 40 ribu sekolah yang mengajukan bantuan melalui Dapodik pada tahun 2024. Sisanya, sekitar 80 ribu sekolah, kemungkinan besar juga membutuhkan intervensi, tetapi tidak diusulkan oleh Dinas Pendidikan, sementara 10,4 ribu sekolah lainnya gagal lolos seleksi karena tidak memenuhi syarat administrasi.
Ia menekankan bahwa banyaknya sekolah yang gagal mendapatkan bantuan sarpras disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidaksesuaian data referensi dengan form PUPR, nilai kerusakan yang kurang dari 30% (rusak ringan) atau lebih dari 100%, serta dokumen administrasi yang tidak lengkap, termasuk form PUPR tanpa denah.
Dengan kondisi ini, Kemendikdasmen berharap agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam memperbarui data sekolah di Dapodik.
Dengan data yang valid dan mutakhir, intervensi terhadap sarpras sekolah dapat dilakukan lebih tepat sasaran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Adm)