SURUMBA.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menggelar forum Satu Data Indonesia (SDI) penetapan data prioritas tingkat Kabupaten Buton, di Aula Kantor Bupati Buton, Rabu (1 November 2023).
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buton, Awaluddin, kegiatan ini dimaksudkan sebagai media komunikasi dan koodinasi antara pembina data dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) dengan wali data (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian), dan produsen data/wali data pendukung (Organisasi Perangkat Daerah serta kecamatan) dalam menyelesaikan permasalahan satu data guna mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sehingga perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dikelola dengan seksama, terintegrasi dan berkelanjutan.
Dikatakan, data yang berkualitas akan menghasilkan pembangunan tepat guna, tepat sasaran, adaptif dan berkelanjutan. Atau dapat dikatakan bahwa data yang berkualitas merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan.
Olehnya, untuk mewujudkan penyelenggaraan satu data Kabupaten Buton, maka diperlukan upaya luar biasa, komitmen, kolaborasi dan koordinasi seluruh pihak, serta sinergitas.
Sementara itu, mewakili Pj Bupati Buton, Sekda Buton, Asnawi Jamaluddin, mengaku sangat menyambut baik sekaligus mengapresiasi terselenggaranya kegiatan forum SDI penetapan data prioritas.
"Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebab sangat penting dalam mendukung penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana kegiatan pemerintah daerah berdasarkan data akurat," katanya.
Dia mengutip pernyataan Presiden RI Joko Widodo pada kegiatan Pencanangan Pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2020 di Istana Negara bahwa data yang valid merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan suatu negera.
"Keakuratan data menurut presiden sangat penting untuk menyusun perencanaan yang benar, membuat keputusan yang tepat dan mengeksekusi program yang tepat sasaran," ucapnya.
Mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton ini menyampaikan, SDI merupakan kebijakan tata kelola data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertnggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data meta, data interoperabilitas, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
Asnawi juga mengatakan, dukungan ketersediaan data yang berkualitas menjadi hal utama dalam perumusan kebijakan pembangunan serta alat kontrol terhadap implementasi perencanaan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Olehnya itu, diperlukan sinergi antara Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data dasar dan organisasi perangkat daerah sebagai penyedia atau sumber statistik sektoral.
"Disinilah diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari OPD dalam hal penyediaan data sektoral karena dengan data sektoral yang akurat dan berkualitas maka pembangunan akan lebih terarah,” ujarnya.
Sekda Buton berharap, pengaplikasian SDI di Kabupaten Buton dapat dioptimalisasikan dan dikolaborasi semua pihak terkait supaya yang sudah terbangun dapat terjaga dengan baik dan berkesinambungan.
"Saya juga menegaskan agar setiap kita yang terlibat dalam forum satu data Kabupaten Buton dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan penuh dedikasi dan integritas yang tinggi, dan ke depan kerjasama kolaborasi dan koordinasi antar seluruh pihak terkait kiranya dapat berjalan dengan baik dalam menghasilkan data yang berkualitas sehingga memberikan maanfaat bagi pembangunan," katanya. (Din)
