SURUMBA.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton sukses menurunkan angka stunting dari 19 persen di tahun 2022 menjadi 17 persen pada tahun 2023. Angka ini akan terus ditekan hingga menyamai target nasional yakni 14 persen pada 2024.
"Target Tahun 2024 diupayakan sampai dengan 14 persen. Kita di Buton tahun 2022 berada di angka 19 persen. Dengan berbagai langkah dan sinergitas baik Forkopimda dan unsur terkait sehingga pada pengukuran 2023 menunjukan di angka 17 persen," ungkap Pj Bupati Buton, Drs Basiran MSi, dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang rapat VVIP Kantor Bupati Buton, Takawa, Kamis (Juni 01, 2023).
Basiran mengatakan, percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas nasional sebagaimana Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan Stunting. Olehnya, implementasi dari Peraturan Presiden ini harus dipedomani secara bersama hingga ke tingkat desa/kelurahan.
“Pemerintah Kabupaten Buton juga telah membuat beberapa program unggulan di antaranya Gerakan Buton Sehat, Bebas Stunting, dan telah menggelar Rembuk Stunting yang dirangkaikan dengan Pencanangan Gerakan Orang Tua Asuh Anak Stunting yang dihadiri Forkopimda dan tokoh-tokoh masyarakat,” kata Pj Bupati Buton.
Dalam kesempatan ini, Basiran juga memaparkan dan mempresentasikan beberapa perihal program, inovasi dan capaian-capaian Pemerintah Kabupaten Buton dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Selanjutnya, dia menegaskan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), seluruh stakeholder nantinya dapat menyamakan persepsi membuat rencana kerja serta rencana aksi yang lebih cepat, tepat, terarah dan terukur.
Pada tahun anggaran 2023, Pemkab Buton berusaha agar masyarakat yang tergolong miskin langsung bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai hingga tingkat Rumah Sakit
"Penyiapan anggaran sekitar 14 miliar dengan jumlah masyarakat miskin yang ada tentu perlu pendataan kembali. Karena BPJS Kesehatan haruslah valid dan dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil," ujar Basiran.
Mantan Kepala BPKAD Sultra ini mengimbau semua pihak utamanya OPD yang menangani stunting untuk terus melaksanakan evaluasi sebagai masukan terhadap apa yang harus dilaksanakan sehingga harapan dan target terhadap penurunan stunting bisa tercapai.
Sementara itu, Dandim 1413/Buton, Letkol Infantri Ketut Janji SH, mengatakan penurunan angka stunting di Kabupaten Buton telah menjadi perhatian semua pihak tak terkecuali Kodim 1413/Buton.
"Kami siap 24 jam membantu pemerintah untuk mengatasi penurunan angka stunting di Indonesia, terkhusus di wilayah Kabupaten Buton," ucapnya.
Dandim meminta masyarakat untuk membudayakan hidup bersih dan sehat serta memperhatikan gizi seimbang kepada ibu hamil dan anak balita guna mencegah stunting.
Senada dengan Dandim, Kapolres Buton, AKBP Rudy Silaen SH SIK MIKom, dalam rapat ini meminta laporan program kerja penurunan stunting dan berharap dilibatkan dalam setiap kegiatan dan program kerja agar sinergitas bisa terjalin dan bisa langsung menyentuh masyarakat.
Sekda Buton, Asnawi Jamaludin SPd MSi, menegaskan kepada seluruh perangkat daerah, TPPS kabupaten, TPPS kecamatan, TPPS desa/kelurahan untuk bersinergi dan berkoordinasi untuk mengadakan pertemuan rutin setiap bulan serta penyuluhan kepada sekolah-sekolah.
Kepala-kepala OPD terkait, camat juga dimintai tanggapan dan laporan tentang program yang telah dijalankan selama ini terkait penurunan angka stunting yang menjadi program kerja di lingkup kerjanya masing-masing.
Rapat dengan tema "Sinergitas Unsur-unsur Forkopimda Dalam Mendukung Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Buton" dihadiri Dandimk 1413/Buton, Letkol Inf Ketu janji SH, Kapolresd Buton, AKBP Rudy Silaen SH SIK MIKom, Sekda Buton, Asnawi Jamaluddin SPd MSi, unsur Forkopimda, Asisten I Sekda Buton, Alimani SSos MSi, Kepala OPD yang menangani Stunting, serta Camat se Kabupaten Buton. (Adm)