SURUMBA.com - Kabupaten Buton kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan pajak daerah. Dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah (OP4D) di Aula KPPN Baubau, Rabu (12 Maret 2025), Buton berhasil meraih dua penghargaan bergengsi.
Kabupaten Buton mendapatkan peringkat kedua dalam kategori Ketepatan Waktu Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Pusat atas Belanja Daerah Tahun 2024. Selain itu, Buton juga menempati peringkat kedua dalam Rasio Setoran Pajak Pusat Terbesar oleh Instansi Pemerintah Desa Tahun 2024.
Prestasi tersebut menjadikan Buton sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan pajak di wilayah Kepulauan Buton (Kepton).
Acara ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Baubau dan dilakukan secara hybrid oleh Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa, mewakili Bupati Buton untuk menandatangani perjanjian kerjasama bersama tujuh kabupaten dan satu kota di Kepton.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau, Amrih Basuki Purnomo, dalam sambutannya menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan DJP dalam meningkatkan penerimaan pajak.
“Apresiasi dan terima kasih untuk pimpinan daerah atas kerjasamanya karena sumber terbesar penerimaan kami berasal dari instansi daerah,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya siap mendampingi pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penyetoran pajak pusat.
Keberhasilan Buton dalam dua kategori ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk terus meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan pajak daerah. Langkah ini bukan hanya akan memperkuat penerimaan daerah, tetapi juga mendorong pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Dengan pencapaian ini, Kabupaten Buton menunjukkan komitmennya dalam optimalisasi pajak dan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah terbaik di Kepton dalam tata kelola keuangan daerah. (Adm)