SURUMBA.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, di Aula Kantor Bupati Buton, Kamis (28 Maret 2024).
Musrembang dibuka mewakili Pj Bupati Buton, Sekda Buton, Asnawi Jamaluddin, yang dihadiri oleh unsur Forkopimda, Anggota DPRD Buton, Para Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD, mewakili Kepala Bappeda Sultra, Kepala BPS Buton, Pimpinan Bank Sultra Cabang Pasarwajo, para Camat, serta Kades/Lurah se Kabupaten Buton.
Dalam Musrembang tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Buton, Awaluddin, menyampaikan pelaksanaan Musrenbang merupakan bagian dari rangkaian proses perencanaan dengan pendekatan bottom up dalam penyusunan RKPD dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan guna memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya yang ada.
Berdasarkan data pada SIPD, total jumlah usulan yang masuk sebanyak 1.118 usulan. Terdiri atas usulan pokok pikiran dewan (Pokir) sebanyak 296 usulan dan aspirasi masyarakat sebanyak 822 usulan.
Usulan aspirasi masyarakat yang telah terverifikasi pada tingkat kecamatan sebanyak 453 usulan dan terverifikasi pada forum OPD sebanyak 105 usulan.
Awaludin menjelaskan, penyusunan Rancangan RKPD telah memperhatikan isu strategis, permasalahan pembangunan, serta tantangan yang perlu diselesaikan di tahun 2025.
Tema RKPD Buton tahun 2025 yakni “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah." Fokus pembangunan akan diarahkan pada pengembangan SDM berkualitas, meningkatkan perekonomian dan nilai tambah, pengembangan infrastruktur dasar dan wilayah, pemenuhan target SPM, reformasi birokrasi, serta meningkatkan kehidupan masyarakat religius aman dan berbudaya.
Sementara itu, mewakili Kepala Bappeda Sultra, Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda Sultra, Hasrullah S.STP, menyampaikan Musrenbang kali ini merupakan salah satu wadah yang dapat mempererat tali silaturahmi di bulan suci Ramadhan. Pihaknya atas nama Pemprov Sultra mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas undangan Pemkab Buton terhadap Musrembang RKPD Tahun 2025.
Dikatakan, Musrenbang merupakan salah satu tahapan wajib dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yaitu RKPD, yang merupakan turunan atau penjabaran dari rencana jangka menengah daerah. Hal ini tentunya telah dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Buton melalui Bappeda sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
RKPD 2025 nantinya akan menjadi titik awal perencanaan jangka panjang dan jangka menengah daerah yang telah selaras dengan jangka panjang dan menengah nasional yaitu RPJMN tahun 2025-2029 dan RPJPN tahun 2025-2045, hal ini menjadi momentum pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan visi misi arah kebijakan dan pembangunan hingga program prioritas pembangunan agar sasaran pembangunan pusat dan daerah dapat tercapai.
Sementara itu, Sekda Buton Asnawi Jamaluddin dalam sambutannya mengatakan, forum akan menyepakati permasalahan, prioritas pembangunan, program dan kegiatan yang akan diselenggarakan pada tahun berikutnya dengan pelibatan semua pemangku kepentingan secara kolaboratif yaitu pemerintah daerah (ekskutif dan legislatif), masyarakat, dan swasta atau dunia usaha.
“Saya berharap agar agenda ini tidak sekadar agenda rutin sebagai pemenuhan regulasi, namun benar-benar dilaksanakan untuk menghasilkan kebijakan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat,” katanya.
Sekda mengingatkan setelah tahapan perencanaan ini selesai akan dilanjutkan dengan tahapan penganggaran melalui penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS), serta penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). "Saya berharap seluruh kepala perangkat daerah beserta jajarannya agar selalu memegang teguh komitmen yang telah disepakati bersama khususnya terkait pelaksanaan proyek strategis daerah dan program prioritas daerah. Saya menghimbau kepada seluruh perangkat daerah dan jajaran ASN di lingkungan Pemkab Buton untuk tetap bersemangat dalam bekerja, berinovasi dan selalu berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Buton."
Terkait hal tersebut, kata Asnawi, beberapa hal perlu dijadikan perhatian oleh seluruh aparatur di lingkungan Pemkab Buton, antara lain:
1. Usulan Musrenbang desa/kelurahan dan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah disepakati untuk diakomodir dalam rancangan Renja perangkat daerah tahun 2025 agar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembangunan kelengkapan asas wilayah, dokumen pemerataan urgensi, yang dipersyaratkan, serta keselarasannya dengan prioritas pembangunan kabupaten, nasional, dan provinsi di tahun 2025.
2. Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan juga harus dilakukan secara berkala, serta teknis pelaksanaan program dan kegiatan harus dapat dikendalikan sehingga pelaksaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan meraih tujuan yang diharapkan.
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Buton agar melakukan evaluasi dengan cermat dalam pengalokasian anggaran seluruh perangkat daerah, dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya sehingga perumusan kegiatan dan pengalokasian anggaran dapat dilakukan secara objektif dan efisien dengan pendekatan money follow program. Juga agar proyek strategis daerah dan program prioritas daerah dapat dikawal hingga selesainya tahap penganggaran.
“Saya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota Forkopimda, Pimpinan DPRD yang telah bekerja sama dalam upaya mewujudkan Kabupaten Buton yang lebih aman, tenteram dan sejahtera. Juga kepada seluruh perusahaan swasta yang telah ikut mendukung dan menyalurkan bantuannya untuk pembangunan di Kabupaten Buton melalui program CSR yang terintegrasi dengan program pemerintah," ucap Sekda.
Musrenbang dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan berupa sertifikat kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton atas kontribusinya dalam penyediaan data untuk pembangunan dan pembinaan statistik sektoral. (Din)
