SURUMBA.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Buton, Asnawi Jamaluddin, mewakili Pj Bupati Buton melaunching Proyek Perubahan (Proper) Digitalisasi Rekomendasi BBM Bersubsidi bagi Nelayan (Gitar Kombena) dan Layanan Konsultasi dan Pembinaan Pengawasan guna Mewujudkan "Good Governance" (La Sultan), di Aula Kantor Bupati Buton, Kamis (29/09/2022).
Proper Gitar Kombena digagas Kepala Dinas Perikanan Buton, Rasmin. Sementara La Sultan digagas Kepala Inspeltorat Buton, Gandid Sioni. Proper ini sengaja dibuat oleh kedua Kepala OPD tersebut karena sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PIM II Angkatan X Tahun 2022 di LAN Makassar, Sulawesi Selatan.
Membacakan sambutan Pj Bupati Buton, Sekda Asnawi begitu mengapresiasi dua aplikasi tersebut.
"Alhamdulillah hari ini kita menghadiri kegiatan launching pemanfaatan teknologi digital pada dua OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat da stakeholder terkait," kata Asnawi.
Jenderal ASN Buton itu menyarankan, agar aplikasi tersebut perlu disosialisasikan ke masyarakat Buton secara luas terkait manfaatnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perikanan Buton, Rasmin, menyebut aplikasi Gitar Kombena dibuat untuk memberi kemudahan kepada masyarakat nelayan.
Nelayan yang hendak mengurus rekomendasi BBM sudah dapat melakukannya di aplikasi tersebut, tidak harus datang ke dinas. Sehingga dengan aplikasi tersebut, tugas-tugas Dinas Perikanan dalam melayani masyatakat sangat terbantu.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Buton, Gandid Sioni, mengatakan, aplikasi La Sultan adalah penguatan peran APIP melalui layanan konsultasi dan pembinaan pengawasan guna mewujudkan "Good Governance".
Aplikasi tersebut dibuat sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan fungsi layanan konsultasi dan pembinaan pengawasan pada inspektorat di luar tugas-tugas pengawasan melalui audit, reviuw, dan monitoring.
Selain itu, aplikasi La Sultan juga akan memberi akses cepat kepada OPD maupun stakeholder terkait dalam menyampaikan persoalan pelaksanaan kegiatan atau tugas pemerintahan, maupun pengelolaan keuangan. Sehingga menjadi deteksi dini untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara ataupun daerah. (Din)
