SURUMBA.com - Ratusan masyarakat dari seluruh kecamatan Kabupaten Buton melakukan penyegelan terhadap Kantor DPRD Buton, Selasa (Juli 25, 2023).
Penyegelan dilakukan sebagai wujud protes atas kekecawaan masyarakat terhadap kinerja DPRD Buton dinilai yang tidak pro rakyat.
DPRD Buton dianggap tidak aspiratif karena melahirkan keputusan yang hanya untuk kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan rakyat.
"Ini adalah wujud protes dan kekecewaan rakyat Kabupatan Buton dari tujuh kecamatan atas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak pro rakyat. Kami masyarakat kecewa dengan keptusan DPRD Buton dibawa kepemimpinan Ibu Haja Wa Ode Nurnia," kata Koordinator Forum Rakyat Buton Bersatu, Idrus Jumu.
Menurut Idrus, keputusan DPRD Buton dalam mengusulkan pemberhentian Pj Bupati Buton kepada Mendagri, kemudian disusul dengan penolakan LKPJ hingga pada menolak mengusulkan Basiran sebagai calon Pj Bupati Buton periode 2023-2024 merupakan keputusan subjektif yang merugikan masyarakat.
Sebab, bila dikaji secara objektif terhadap apa yang telah dilakukan Basiran sebagai Pj Bupati Buton aktif sekarang sama sekali bertolak belakang dengan anggapan DPRD Buton. Pihaknya siap debat terbuka atas itu.
Olehnya, menurut Idrus, harusnya Basiran diusulakan sebagai calon tunggal Pj Bupati Buton, bukan mengusul tiga nama yang masih diragukan bagaimana kinerjanya.
"Kami masyarakat ini sudah merasakan langsung bagaimana program-program dan kinerja Pak Basiran yang menyentuh segala aspek. Jadi kalau ada yang bilang kinerjanya buruk, itu hanya anggota DPRD Buton karena kepentingannya mungkin tidak terakomodir," ucapnya.
Senada dengan Idrus, orator lain, Sulman menegaskan, kinerja DPRD Buton saat ini penuh dengan pembusukan. Penuh intrik yang sengaja ingin melengserkan Basiran sebagai Pj Bupati Buton yang pro rakyat.
Atas itu, pihaknya mengecam keras segala bentuk provokosi, fitnah dan segala perbuatan tercelah lainnya yang dilakukan oleh oknum dan segelintir orang yang mengatasnamakan masyarakat Buton.
Selain itu, Sulman juga dalam orasinya mendesak Polres Buton agar bekerja lebih profesional dan tidak memberi ruang kepada kelompok-kelompok penyebar fitnah dan profokatif.
Orator lain, Asis Diy mengatakan, Kantor DPRD Buton layak untuk disegel. Sebab keberadaannya tidak lagi dibutuhkan karena hanya merugikan rakyat.
"Kalau memang dewan perwakilan rakyat hanya menjadi benalu, kita pastikan bahwa mereka tidak lagi dapat memimpin untuk rakyat. Tidak ada lagi kebijakannya untuk pro rakyat, tapi kebijakannya untuk kepentingan-kepentingan mereka," katanya.
Bahkan entah sebagai bentuk kekesalan, Asis Diy berani menyebut DPR sebagai Dewan Pimpinan Kontraktor.
"Saya kemudian menduga, menduga bahwa ini DPR kita bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Pimpinan Kontraktor. Karena saya menduga mereka sengaja menciptakan konspirasi untuk kepentingan mereka, untuk isi kantungnya mereka sendiri," duganya.
Sekedar diketahui, dalam aksi penyegelan Kantor DPRD Buton, 25 Anggota DPRD Buton tidak berada di kantor. Informasinya masih dalam perjalanan dinas di luar daerah.
Setelah menyegel Kantor DPRD Buton, massa aksi kemudian mengarah ke Kantor Bupati Buton di Kompleks Perkantoran Takawa. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan moril kepada Pj Bupati Buton, Basiran.
Setelah bertemu dengan Pj Bupati Buton, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib dibawa pengawalan Aparat Polres Buton. (Adm)
