SURUMBA.com - Bupati Buton, La Bakry, menjadi salah satu wakil Indonesia dalam pertemuan webinar jejaring global para kepala daerah pesisir di dunia yang diselenggarakan Rare, Jumat (November 13, 2020) malam.
Sedikitnya ada 10 kepala daerah pesisir dari lima negara yang turut serta, yakni Indonesia, Filipina, Brazil, Mozambik, dan Honduras. La Bakry mengikuti pertemuan secara virtual ini di rumah jabatannya, Pasarwajo.
Usai forum global itu, La Bakry mengaku bangga dan antusias karena dapat berpartisipasi mewakili Indonesia bersama Bupati Minahasa.
"Saya sangat bangga dan berterima kasih di mana Buton dan Minahasa terpilih dalam program ini. Tentu saja pertimbangan teman-teman dari Rare Indonesia atas kinerja kita di sektor perikanan," ucapnya.
Ketua DPD Golkar Buton ini sangat mengapresiasi kinerja pihak Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda dan instansi lainnya yang menyebabkan kinerja sektor perikanan Buton bisa menjadi perhatian, baik di Kementerian maupun di lembaga lain seperti Rare Indonesia.
"Tentu saja ada penilaian-penilaian dari mereka sehingga kita diutus bersama Minahasa mewakili Indonesia, dan pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada kinerja pihak Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda dan instansi terkait lainnya yang menyebabkan sektor perikanan Buton bisa menjadi perhatian baik di Kementerian dan lembaga lainnya seperti Rare Indonesia," ujarnya.
Dengan terbentuknya jaringan global para kepala daerah pesisir ini, La Bakry berharap mempunyai visi yang sama dalam pelestarian ekosistem laut agar bisa membawa perbaikan ekosistem laut yang lestari sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat untuk kesejahteraannya ke depan.
"Beberapa manfaat dan peluang yang bisa terwujud dengan adanya jejaring global ini antara lain menjadi wadah diskusi dalam pengembangan dan pengelolaan perikanan sesama kepala daerah, adanya pelibatan masyarakat dan kelompok masyarakat di masing-masing daerah dalam pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, dukungan investasi dalam mengembangkan perikanan dan pengelolaan perikanan terpadu, dukungan infrastruktur di masing-masing daerah guna mengembangkan sektor perikanan dan industri bagi masyarakat kecil, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatnya pendapatan daerah di sektor perikanan dan pariwisata, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih mandiri," katanya yang sedang gencar-gencarnya mengangkat sektor perikanan, pertambangan dan pariwisata Buton.
Sementara itu, Arwandrija Rukma,
Senior Director for Programmatic Policy and Government Engagement Rare Indonesia menyatakan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas partisipasi Bupati Buton pada kegiatan webinar jejaring global kepala daerah pesisir.
"Rare Indonesia sangat berterima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bupati Buton atas partisipasinya yang sangat mengesankan. Semoga Bupati dan jajaran Pemkab Buton berkenan dengan langkah awal yang perlu tindaklanjut," ucapnya.
Menurut Arwandrija, acara ini masih merupakan tahap awal persiapan pembentukan jejaring kepala daerah global untuk perikanan skala kecil. Direncanakan pada pertemuan berikutnya akan dihadiri oleh semua bupati/walikota anggota kemitraan dari Sultra, Sulut dan 4 negara lainnya.
Dikatakan, kegiatan ini hanya salah satu kolaborasi yang sedang berjalan di Kabupaten Buton. Ada banyak kolaborasi antara Rare dan Pemerintah Kabupaten Buton lainnya yang sedang berjalan di tingkat akar rumput dalam sektor kelautan dan perikanan serta pemberdayaan desa pesisir, khususnya di Kecamatan Siotapina dan Kecamatan Lasalimu Selatan.
Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) yang dilaksanakan dengan bimbingan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.
PAAP mengupayakan pemberdayaan nelayan kecil yang terlembaga untuk dapat mengelola sebagian ruang laut melalui penyiapan dan implementasi rencana pengelolaan perikanan dan kepatuhan terhadap peraturan penangkapan ikan yang berkelanjutan.
Selain itu, masih dalam ke rangka PAAP, dilakukan juga pendampingan untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan PAAP ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran dan Pendapatan Desa. Demikian juga untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan rumah tangga nelayan, program PAAP menyelenggaraan berbagai pelatihan dan memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok simpan pinjam. (man)