SURUMBA.com - Kepala Dinas Komunikasi, Informasi (Kominfo) dan Persandian Kabupaten Buton, Suhardin Sanusi, angkat bicara menanggapi pemberitaan miring yang menuduh instansinya bermain-main dalam pengelolaan anggaran kerja sama media.
Ia menegaskan, pengelolaan dana kemitraan media dilakukan secara profesional berdasarkan proposal dan kelayakan media, bukan atas dasar kedekatan apalagi tekanan.
“Jangan jadikan media sebagai alat pelampiasan perasaan. Kalau tidak dapat porsi seperti yang diharapkan, bukan berarti lalu seenaknya membangun narasi bahwa Dinas Kominfo tidak adil. Semua ada prosedurnya,” ujar Suhardin kepada media ini, Jumat (11 April 2025).
Suhardin menyayangkan adanya oknum yang menggiring opini publik dengan menyebar dugaan tanpa dasar dan data yang jelas.
Ia menegaskan, semua kerja sama media di lingkungan Pemkab Buton dilakukan melalui telaah proposal, kelengkapan administrasi, hingga kualitas konten yang baik. Ibarat logika pasarnya, bukan pembeli yang harus memaksa beli barangmu.
“Kalau merasa tidak puas karena tidak dapat nilai kerja sama sesuai harapan, sebaiknya introspeksi. Lihat dulu kualitas medianya, legalitas perusahaan, dan kebermanfaatan publikasi. Bukan lalu main tulis tuduhan,” tegasnya.
Menanggapi tudingan bahwa dana media “dititipi” oleh pejabat tertentu, Suhardin menyebut isu tersebut adalah fitnah yang tak berdasar.
“Tidak ada itu dana titipan dari siapapun. Kami bekerja sesuai dengan aturan. Jangan karena tidak dapat porsi kerja sama, lalu narasinya dibalik seolah-olah kami diatur pihak luar. Ini framing yang jahat,” katanya.
Pers Diminta Profesional dan Objektif
Sebagai Kepala Dinas Kominfo, Suhardin mengajak seluruh Insan Pers untuk menjunjung tinggi etika jurnalistik dan menjaga marwah profesi wartawan sebagai penyampai informasi, bukan alat untuk menyerang karena kekecewaan pribadi.
“Kalau ingin mengkritik, silakan. Tapi jangan dengan asumsi. Jangan juga asal lempar dugaan. Apalagi pakai gaya konfirmasi yang setengah hati, hanya kirim pesan WA lalu ditulis ‘tidak merespons’. Kami terbuka, asal sesuai etika dan prosedur,” tandasnya.
Ia juga menambahkan, tidak semua media yang mengajukan proposal pasti disetujui. Semua bergantung pada kemampuan anggaran dan skala prioritas komunikasi publik yang ditentukan oleh bidang teknis.
“Media itu menjual jasa, menawarkan ruang pemberitaan. Tapi kalau tidak dibeli, bukan berarti pembelinya salah. Mungkin memang belum butuh, atau ada yang lebih sesuai. Mari dewasa dalam menyikapi hal seperti ini,” tutup Suhardin. (Adm)