SURUMBA.com – Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, menyoroti dampak negatif aktivitas pengangkutan aspal yang meresahkan masyarakat. Dalam rapat bersama OPD dan sejumlah perusahaan aspal, ia menegaskan pentingnya solusi yang adil agar kepentingan masyarakat dan industri tetap seimbang.
“Kita ketahui bahwa banyak masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas-aktivitas pengangkutan aspal yang dilakukan oleh PT Putindo, PT Wika, dan juga vendor mereka. Sebagai Bupati Buton yang baru dilantik, saya sangat dilemah sekali. Buton ini terlalu banyak masalahnya, daripada yang senang-senangnya. Dan salah satunya aspal ini,” ujar Alvin kepada sejumlah media di Aula Kantor Bupati Buton, Sabtu (15 Maret 2025).
Salah satu isu utama yang dibahas dalam rapat adalah kondisi jalan yang semakin rusak akibat kendaraan berat yang mengangkut aspal. Warga mengeluhkan kondisi ini, sementara di sisi lain, aktivitas pengangkutan menjadi sumber mata pencaharian bagi para sopir truk.
“Tadi barusan kita melakukan rapat, saya harapkan masalah dapat terselesaikan dengan tentunya melalui win-win solution perihal masalah RDP di DPRD yang berkaitan dengan jalan rusak karena aktivitas pengangkutan aspal, kemudian keresahan masyarakat. Ini semua kita sudah rundingkan dengan pihak perusahaan aspal dan OPD terkait seperti Dinas Perhubungan dan PUPR Buton,” jelas Alvin.
Menurut Alvin, menghentikan aktivitas pengangkutan aspal bukan solusi yang ideal, mengingat sebagian besar Dana Bagi Hasil (DBH) daerah berasal dari royalti sumber daya alam.
“Tadi juga saya berbincang dengan Kepala BKAD bahwa sebagian besar DBH itu berasal dari royalti SDA. Jadi kalau kita matikan aktivitas mereka, kita tidak akan mendapatkan DBH. Saya sebagai pemimpin tidak menginginkan itu,” tambahnya.
Perusahaan Diminta Berkontribusi Perbaikan Jalan dan Desa
Sebagai langkah penyelesaian, Pemkab Buton telah menetapkan rute baru yang akan digunakan oleh truk pengangkut aspal guna mengurangi dampak terhadap masyarakat. Selain itu, perusahaan aspal sepakat untuk melakukan perbaikan jalan serta memberikan kontribusi bagi 10 desa yang terdampak.
“Nanti akan dibuat rekomendasi dari dinas-dinas terkait. Untuk sementara ini masih mengizinkan mereka untuk melakukan aktivitas,” ujar Alvin.
Lebih lanjut, ia menyerahkan izin temporer atau de facto kepada dinas terkait, dengan catatan bahwa izin tersebut bisa dicabut sewaktu-waktu jika ditemukan pelanggaran.
“Ini semua kita lakukan sambil menunggu Perda. Kita akan secepat mungkin melakukan pembuatan Perda supaya kita ada payung hukum yang benar-benar permanen,” tegasnya.
Alvin optimistis bahwa langkah ini adalah solusi terbaik untuk mengatasi keresahan warga sekaligus menjaga perekonomian daerah.
“Apa yang dilakukan ini menurut saya sudah win-win solution yang paling ampuh,” pungkasnya.
Komitmen Perusahaan Aspal
Menanggapi hal ini, Manejer Marketing PT Putindo, Arini, menegaskan bahwa perusahaan siap menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan.
“Seperti apa yang tadi sudah disepakati, kami akan berkomitmen untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban kami sebagai produsen Aspal Buton di Buton ini. Jadi selama itu memang kewajiban kami, kami akan berkomitmen untuk mematuhinya,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai kewajiban yang dimaksud, Arini menjelaskan bahwa untuk sementara, pihaknya akan memperbaiki jalan yang terdampak akibat aktivitas mereka.
“Kewajibannya untuk sementara tadi yang disepakati memperbaiki jalan dari yang kegiatan kami tadi,” katanya.
Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, menambahkan bahwa kesepakatan ini akan dituangkan lebih rinci dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU).
“Untuk selanjutnya nanti akan lebih terinci lagi yaitu MoU dan itu yang tadi sudah disepakati tadi. Secara intinya mungkin akan meng-cover uang debu misalnya di 10 desa tadi. Bukan tiga saja ya, Pak Harini ya. Sekarang bukan tiga lagi sudah 10. Mereka akan handle semua, cuman pengaturannya, PIC-nya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang penting MoU-nya kita buat. Oke, seperti itu,” jelas Alvin.
Dengan langkah ini, diharapkan perusahaan aspal bisa lebih bertanggung jawab dalam operasionalnya, sehingga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tetap terjaga. (Adm)