SURUMBA.com - Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Buton menggelar penyuluhan pengelolaan Dana Desa (DD) di salah satu rumah makan, Pasarwajo, Rabu (Desember 16, 2020).
Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi ini, FKP menggandeng Pemda Buton, Kejari Buton, dan Polres Buton.
Dari pihak Pemda Buton diwakili Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD), Murtaba Muru, sekaligus pemateri dan membuka acara.
Selain Murtaba, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Buton, Abdi Kusuma, juga menjadi pemateri bersama Kasi Pidsus Kejari Buton, Agung Putra, dan Kaur Satreskrim Polres Buton, Almuhalid.
Kegiatan ini dihadiri hampir seluruh Kepala Desa beserta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Buton.
Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan agar dalam penggunaan Dana Desa (DD) dapat lebih terarah tanpa ada dugaan maupun indikasi yang bertentangan dengan perkara hukum. Sebab, penggunaan DD belakangan ini sering terjadi ketimpangan terutama penggunaan DD pada pembangunan infrastruktur.
Hampir semua para pemateri tadi, baik itu dari kepala BPMD, PUPR, Sat Reskrim Polres, dan Kasi Pidsus Kejari Buton menjelaskan bahwa perlu kehati-hatian dalam penggunaan DD, perlu koordinasi dengan BPD dengan baik sebagai pengawas pemerintahan desa,” kata Ketua Forum Komunikasi Pemuda Kabupaten Buton, Muhammad Risman.
Kata Risman, hasil dialog dan penyuluhan ini nantinya akan dikoordinasikan dengan instansi terkait, kemudian disampaikan kepada Bupati Buton sebagai bahan laporan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusannya.
“Kalaupun ada rekomendasi, dan itu disampaikan kepada Bupati Buton. Maka, tugas kami akan mengawal sampai tuntas. Supaya tidak terkesan dialog menghasilkan dialog,” ujarnya.
Pada kesempatan ini juga, Ketua FKP sekaligus moderator dalam kegiatan mengucapkan terima kasih kepada narasumber, peserta para perangkat desa dan undangan lain telah hadir dalam kegiatan yang baik ini.
Menurutnya, pada setiap dialog yang dilaksanakan FKP, sudah menjadi kewajiban pada akhir kegiatan selalu ada rekomendasi yang dihasilkan sebagai bahan untuk ditindak lanjuti.
“Kenapa kami menyampaikan demikian, karena setiap rekomendasi kegiatan dialog sebelumnya itu berhasil dilaksanakan, diantaranya, soal sektor pertanian, menghasilkan semangat pembentukan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang sudah dilaksanakan sosialisasi dengan menggunakan APBD-P Tahun 2020,” pungkasnya.
“Begitu juga, mengenai penataan ruang berhasil didorong untuk diefektifkan kembali Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 455/2019 tentang Pembentukan TKPRD Buton, yang vakum melalui APBD-P tahun 2020". (man)