Surumba.com - DPRD Buton menyentil kembali soal kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN). Salah satu usulan solutif yang mengemuka adalah memotong anggaran BBM dan menghentikan operasional mobil pengangkut ASN dari Kota Baubau.
Masalah ini dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama eksekutif yang digelar di Kantor DPRD Buton, Kamis (24 Juli 2025).
Topiknya sederhana tapi krusial yakni mengapa pelayanan publik tak maksimal dan kenapa ASN sering telat masuk kantor?
Menurut Kepala BKPSDM Buton, Taufik Tombuli, ASN di Buton terdiri dari PNS, PPPK, dan tenaga honorer. Namun sistem kontrol kehadiran dinilai belum efektif.
“Absensi digital dengan titik lokasi dan rekaman data sudah ada. Tapi tidak berjalan maksimal. Ditambah lagi, kesejahteraan ASN yang masih bergantung pada TPP juga memengaruhi semangat kerja,” jelas Taufik.
Sayangnya, menurut DPRD Buton, persoalan bukan hanya soal absensi dan TPP. Tapi soal jarak domisili.
Banyak ASN tinggal di Kota Baubau, jauh dari pusat pemerintahan di Pasarwajo. Akibatnya, kemalasan masuk kantor jadi kebiasaan, bukan pengecualian.
Anggota DPRD dari PAN, La Ode Malihu, menilai disiplin ASN sudah lama jadi masalah klasik.
“Saya ini mantan PNS, jadi paham betul. Sudah dari dulu ada absen sidik jari, scan wajah, semua sudah pernah dicoba. Tapi tidak pernah ada tindak lanjut. Mau absen atau tidak, tak ada sanksi yang jelas,” tegasnya.
Poin pentingnya, kata dia, bukan soal teknologi absensi, tapi soal penegakan sanksi.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Buton, La Madi. “Buat apa disiplin ditegakkan kalau sanksinya nol? Bahkan aplikasinya saja dirusak,” ucapnya.
Ia mendorong agar kepala daerah bersikap tegas kepada ASN yang membangkang.
Ketua DPRD Buton, Mara Ruslisihaji, mengusulkan solusi yang lebih menyentuh akar persoalan yakni pemangkasan anggaran BBM bagi ASN yang tinggal di Baubau.
“Kalau BBM dikurangi, otomatis mereka akan memilih tinggal di Pasarwajo supaya bisa masuk kantor tepat waktu,” ujarnya.
Lebih jauh, ia juga menyarankan agar mobil minibus pengangkut ASN dari Baubau dialihkan saja untuk layanan publik yang lebih produktif.
“Jangan hanya untuk antar-jemput ASN yang malas. Gunakan kendaraan itu untuk pelayanan langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Pandangan kritis juga disampaikan Rahman Pua, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra. Ia menegaskan pemangkasan anggaran BBM bukan hanya soal mendisiplinkan ASN, tapi juga menghemat keuangan daerah.
“Ini bukan hanya tentang absen, tapi soal efisiensi dan keadilan penggunaan anggaran. Banyak sektor lain yang lebih butuh,” ujarnya.
Rahman bahkan menyodorkan empat poin konkret untuk memperbaiki kedisiplinan ASN yakni:
1. Tepat waktu masuk dan pulang kantor. Kalau ditetapkan pukul 07.30, ya harus hadir sebelum itu. Pulangnya juga begitu.
2. Selesaikan pekerjaan di kantor, bukan dibawa pulang. Kantor adalah tempat kerja, bukan hanya tempat absen lalu lanjut kerja dari rumah.
3. Apel gabungan setiap hari. Bukan cuma Senin. Ini jadi pengingat disiplin harian dan momen membangun kultur kerja.
4. Stop mobil jemputan ASN Baubau-Pasarwajo dan potong BBM. Ini solusi struktural supaya ASN belajar mandiri dan menyesuaikan dengan tempat tugasnya.
Empat poin ini, menurut Rahman, bukan hanya sekedar usulan teknis, tapi peringatan serius bahwa kemalasan birokrasi tidak boleh dibiayai dari uang rakyat.
DPRD Buton sepakat bahwa reformasi birokrasi di daerah tidak bisa setengah hati. Harus dimulai dari disiplin kehadiran, penghematan anggaran, dan keberanian menindak yang bandel. (Adm)