SURUMBA.com - Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia bersama Dinas Perikanan Kabupaten Buton dan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kota Baubau kembali menggelar sosialisasi di Desa Holimombo Jaya, Kecamatan Pasarwajo, Selasa (15 Agustus 2023).
Dalam kegiatan kali ini, DFW Indonesia mensosialisasikan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) Produk Perikanan sebagai lanjutan dari sosialisasi sebelumnya tentang Sertifikasi Produk Perikanan yang dilakukan di desa yang sama, Kamis (3 Agustus 2023).
Sosialisasi Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) dilakukan DFW Indonesia sebagai upaya dalam rangka mendororong kapasitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang ada di Desa Holimombo Jaya dan desa sekitarnya agar dapat menerapkan sistim jaminan mutu dan kemanan hasil perikanan melalui Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP).
Hal tersebut merupakan suatu prosedur untuk memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).
Dalam kesempatannya sebelum membuka berjalannya kegiatan, Sekretaris Camat, Hajirun, mengaku sangat mengapresiasi kegiatan DFW Indonesia mengingat potensi ikan yang ada Kabupaten Buton khususnya di Holimombo Jaya dan desa-desa sekitarnya sangat besar.
Dia juga berharap bahwa peserta dapat menyerap semua materi yang dibawakan mengingat kegiatan ini dapat menggugah pengetahuan peserta akan pentingnya menjaga kualitas ikan tetap baik mulai dari pasca penangkapan hingga masuk ke tahap pengolahan.
“Kegiatan ini sangat bagus karena dapat membuat pengolahan ikan pahan untuk membuat olahan ikan yang baik agar prodak olahan loin tuna kita dapat go internasional," ucap Hajirun.
Hal ini tentunya perlu dukungan dari seluruh pihak baik dari pemerintah daerah, NGO, pengusaha, dan nelayan tunannya sendiri agar dapat bersama-sama meningkatkan kapasitas dan kemampuan para nelayan dan pegelolah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang ada di Kabupaten Buton khususnya di Holimombo Jaya dan desa-desa sekitarnya.
Sementara itu, Koordinator Projek Wabula Fase II DFW Indonesia, Wa Ode Halfiani, mengatakan bahwa dalam tahap kegiatan ke 2 ini, harapan besar DFW Indonesia bahwa Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang ada di Desa Holimombo Jaya dan desa sekitarnya dapat langsung mengirim ikan loin tuna (ekspor) tanpa perantara dari pengumpul ikan tuna di Baubau, sehingga harga tuna dapat meningkat dari tahun- tahun sebelumnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini sekaligus sebagai narasumber yakni Kepala Bidang Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan PPI Dinas Perikanan Kabupaten Buton, La Ila SPi MSi, dan Kepala Stasiun KIPM Kota Baubau, Yuni Irawati Wijaya SPi MP.
Tantangan dan Peluang
Pada pertemuan kegiatan pertama, dijelaskan bahwa tujuan dari kegiatan yaitu agar produk yang dihasilkan oleh pengelola Unit Pengolahan Ikan (UPI) merupakan produk yang mempunyai mutu yang baik dan UPI dapat secara mandiri mengrim produk olahannya ke pasar internasional. Para pelaku usaha baik dari nelayan tuna dan unit pengupul ikan (UPI) tuna mempunyai peluang yang sangat terbuka untuk mengolah dan megirim produk loin tuna mereka hingga tahap ekspor, hanya saja mereka terbentur di bebebrapa persyaratan teknis seperti sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (BPIB), Sertifikat Kelayakan Prodak, HACCP, dan lain-lain.
Kepala Bidang Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan PPI Dinas Perikanan Kabupaten Buton, La Ila SPi MSi, usai membawakan materinya mengatakan, pihaknya siap membantu menjembatani para pelaku usaha (UPI) jika ada yang mau mengurus Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan HACCP apalagi UPI yang ada di Desa Holimombo Jaya mempunyai peluang besar jika dinilai standar pengolahan dan potensi bahan baku ikan tunanya.
“Dinas Perikanan Kabupaten Buton siap menjambatani jika ada UPI dari Holimombo Jaya dan desa-desa sekitarnya yang ingin mengurus sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) dan HACCP," ucap La Ila.
Kepala SKIPM Baubau, Yuni Irawati Wijaya SPi MP, menyampaikan bahwa pihaknya sangat terbuka dan siap membantu para pengusaha loin tuna yang ada di Kabupaten Buton khususnya yang ada di Holimombo Jaya dan desa sekitarnya untuk pengrusahan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) dan HACCP. Pihaknya sudah lama menunggu para pengusaha (UPI) yang ada di Holimombo Jaya yang ingin datang ke kantor mereka yang berada di depan Bandara Udara Betoambari Baubau untuk mengurus beberapa sertifikat pendukung terkait pengolahan ikan.
"Sudah lama kami menunggu para pengelola Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang ada di Holimombo Jaya yang mau mengurus sertifikat HACCP. Tahun lalu katanya dari pihak koperasi pernah mau ngurus SKP tapi tidak jadi, tapi kami tetap menunggu teman-teman UPI yang ingin mengurus,” katanya.
Dikonfirmasi dari pihak Koperasi Mai Tapohamba-hamba, mereka mengalamai beberapa kendala dalam pengurusan SKP dan HACCP di SKIPM Baubau seperti masalah waktu serta modal untuk memulai usaha.
“Kita ini bukannya tidak ingin mengurus, hanya saja modal kami untuk memulai usaha tersebut belum cukup,” kata Soleh ketika diwawancarai.
Salah satu fasilitator lapangan, Rivaldy mengatakan, bahwa akses modal menjadi sesuatu yang serius dan ugent untuk ditindak lanjuti mengingat untuk mengelola Unit Pegolahan Ikan (UPI) membutuhkan modal dan tenaga yang cukup tinggi.
Ditambahkannya, bahwa banyak para pengusaha ikan yang terbebani dengan utang bahkan gulung tikar dikarenakan modal dan tenaga yang tidak siap dalam mengelolan unit pengolahan ikan (UPI).