Surumba.com – Di tengah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp42 miliar tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Buton mulai mengarahkan perhatian serius ke dua sektor utama yakni pertanian dan perikanan. Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa, menegaskan bahwa sektor ini tak hanya menjadi penyelamat fiskal, tetapi juga solusi untuk memenuhi janji politik penciptaan 6.000 lapangan kerja.
"Kalau dari 100 orang yang bekerja di Buton, hampir 60% itu ada di sektor pertanian dan perikanan. Maka, dua sektor ini akan jadi fokus pembangunan, sekaligus jadi sumber utama peningkatan PAD," ujar Syarifuddin, ketika diwawancarai perihal pemunahan janji politik di tengan defisit dan efisiensi anggaran, di Kantor DPRD Buton, Kamis pekan lalu.
Dikatakan, langkah konkret sekarang mulai dirancang. Salah satunya, program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah yang bisa menyerap hasil produksi lokal.
"Ada 20.000 lebih murid di Buton. Kalau tiap anak makan satu butir telur per hari, berarti kita butuh 20.000 butir telur setiap hari. Ini bisa jadi skema ekonomi lokal yang berputar," ujar Wakil Bupati Buton.
Syarifuddin mengibaratkan masa jabatannya bersama Bupati Alfin Akawijaya Putra yang baru berlangsung tiga bulan ini seperti pesawat yang baru mulai ‘take off’.
"Dalam take off ini, biasa ada hal-hal yang perlu dirapikan. Janji politik tidak usah khawatir. Ini baru tiga bulan. Kami terus bersama untuk bagaimana mewujudkan hal tersebut. Sekarang tinggal bagaimana kita menavigasi di tengah kondisi keuangan sekarang," katanya.
APBD Buton 2025 sebelumnya memperkirakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp70 miliar. Namun setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hanya Rp28 miliar yang bisa dianggap SiLPA, menyisakan defisit anggaran sebesar Rp42 miliar.
Syarifuddin juga menegaskan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan. "Pemerintah itu seperti di dalam akuarium. Semua orang bisa lihat, bisa menilai. Bukan milik pribadi, tapi milik rakyat," tegasnya.
Ia merespons kritik DPRD terkait rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menyatakan bahwa dokumen tersebut masih dalam tahap penyusunan dan terbuka untuk masukan semua pihak.
"Kita ini baru menyusun ranwal, bukan RPJMD final. Jadi sekarang justru saatnya publik dan DPRD memberi masukan,” jelasnya.
Untuk meningkatkan PAD, Pemkab Buton mulai mengevaluasi sejumlah pos potensial, termasuk retribusi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) yang menggantikan IMB. "Ternyata ini belum maksimal. Maka perlu treatment khusus dan dukungan anggaran agar sumber PAD ini bisa optimal," katanya.
Ia juga mendorong kolaborasi lintas pihak untuk membangun komunikasi intensif dengan provinsi maupun pusat terkait transfer anggaran.
"Tugas ini bukan hanya Bupati dan Wakil Bupati, tapi semua termasuk DPRD dan masyarakat. Bahkan wartawan juga, kalau ada informasi, bantu kasih tahu," ungkapnya.
Meski tantangan besar menghadang, Syarifuddin menekankan pentingnya optimisme. "Kita tidak boleh patah arang. Pemimpin itu hadir untuk mencari solusi, bukan sekadar menceritakan masalah." (Adm)