SURUMBA.com - Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tahun 2026, yang dirangkaikan dengan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton 2025–2029. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa, Kamis (10 April 2025).
Dalam arahannya, Bupati menegaskan perencanaan pembangunan tidak boleh lagi sekadar menjadi agenda tahunan yang bersifat formalitas.
Ia menginginkan agar Musrenbang benar-benar menjadi fondasi dalam menyusun program kerja pemerintah daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada potensi unggulan lokal.
Dihadapan peserta Musrenbang, Bupati Alvin menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Buton.
Menurutnya, kekayaan alam seperti sektor kelautan, perkebunan, pertanian, dan tambang aspal merupakan aset strategis yang jika dikelola serius, mampu menjadi motor penggerak utama ekonomi daerah.
“Kabupaten Buton memiliki kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari sektor kelautan, perkebunan, pertanian, hingga sektor industri pertambangan, khususnya aspal. Semua sektor ini harus kita kelola dengan baik agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Bupati mendorong agar seluruh pemangku kepentingan bersinergi, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha dalam merancang program prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat.
“Melalui Musrenbang ini, saya mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dan menyatukan visi dalam menyusun RKPD yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga berpihak pada potensi lokal yang kita miliki,” ucapnya.
Ia berharap, Musrenbang tidak berhenti pada penyusunan dokumen perencanaan, tetapi menjadi momentum untuk melahirkan kebijakan nyata yang meningkatkan taraf hidup masyarakat Buton.
“Agenda ini tidak sekedar agenda rutin saja, namun benar-benar dilaksanakan untuk menghasilkan kebijakan perencanaan pembangunan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Buton,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Buton, La Madi, juga menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bagian dari peran legislatif dalam mengawal pembangunan.
Pokok-pokok pikiran ini dihimpun dari berbagai kegiatan seperti reses, dengar pendapat dengan OPD, dan kunjungan kerja.
Ia menyebut Musrenbang memegang peran penting sebagai wadah untuk menyampaikan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah. Dokumen ini akan menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS, hingga ke dokumen RKA-SKPD sebagai komponen RAPBD tahun berjalan.
Musrenbang RKPD dan konsultasi publik RPJMD ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa, Sekda Buton Asnawi Jamaluddin, unsur Forkopimda Kabupaten Buton, pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kepala Bappeda Sulawesi Tenggara, para kepala OPD, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, serta camat se-Kabupaten Buton. (Adm)