Bupati Buton Tegaskan Komitmen Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Transparan

Post Image
Bupati Buton, Alfin Akawijaya Putra.

Surumba.com - Komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel kembali ditegaskan oleh Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra.

Hal itu disampaikan usai menghadiri kegiatan koordinasi pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah se-Sulawesi Tenggara yang digelar KPK RI di Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Kamis (31 Juli 2025).

Dalam keterangannya, Bupati Alvin menekankan pentingnya tata kelola yang baik sebagai fondasi pelayanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Buton terus memperkuat sistem kerja birokrasi melalui perencanaan dan penganggaran yang lebih transparan, peningkatan pengawasan internal, serta pengelolaan aset dan sumber daya daerah yang lebih tertata.

“Kami terus berupaya dan berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang profesional. Ini menjadi bagian dari upaya kami mendorong kepercayaan publik terhadap birokrasi,” ujar Alvin.

Langkah konkret ini sejalan dengan agenda nasional pemberantasan korupsi yang kini lebih mengutamakan perbaikan sistem.

Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa area rawan korupsi seperti perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, serta pengelolaan aset, harus terus menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Pencegahan korupsi itu bukan sekadar menindak, tapi bagaimana memperbaiki sistem agar tidak memberi celah bagi penyimpangan,” jelas Agung Yudha.

Ia juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap pengelolaan sumber daya alam.

Pemerintah daerah, tegasnya, memiliki hak untuk mengambil langkah jika ditemukan aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan atau tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

Langkah Buton dalam memperbaiki sistem birokrasi mendapat sorotan positif dalam forum tersebut.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga antikorupsi seperti KPK diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik dan menciptakan pemerintahan yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman. (Adm)

TERKINI