Surumba.com - Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI untuk menyuarakan kepentingan masyarakat Buton. Pertemuan ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (30 April 2025).
RDP yang dihadiri oleh perwakilan dari 13 provinsi dan 13 kabupaten/kota di Indonesia ini memberikan ruang dialog langsung bagi kepala daerah untuk menyampaikan berbagai permasalahan dan aspirasi kepada anggota legislatif di tingkat pusat.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan mengenai dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah menjadi salah satu topik utama yang disoroti. Isu ini menjadi krusial mengingat dana transfer merupakan komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menunjang berbagai program pembangunan di daerah.
Bupati Alvin menekankan pentingnya formulasi yang lebih adil dalam alokasi dana transfer dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan khusus daerah kepulauan seperti Kabupaten Buton.
Selain isu fiskal, rapat juga membahas upaya optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kedua lembaga ini dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung kemandirian ekonomi daerah.
Para kepala daerah, termasuk Bupati Buton, menyampaikan berbagai inovasi dan tantangan dalam pengelolaan BUMD dan BLUD di wilayahnya masing-masing. Sharing pengalaman ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bersama untuk pengembangan model bisnis yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Manajemen kepegawaian juga mendapat perhatian khusus dalam RDP tersebut. Aspek ini menyangkut upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kapasitas aparatur sipil negara di daerah.
Para peserta membahas berbagai strategi untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi ASN, termasuk melalui program pengembangan karir, rotasi jabatan, dan pelatihan berbasis teknologi.
Komisi II DPR RI menyambut baik masukan dari para kepala daerah dan berjanji akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan legislasi terkait pemerintahan daerah. (Adm)