SURUMBA.com - Ancaman pemolisian Ketua DPD II Partai Golkar Buton, La Bakry, rupanya bukan dipicu masalah dana. Dugaan penggelapan yang dialamatkan kepadanya hanya sebagai rentetan dari tidak adanya itikad baik atas transparansi proses survei bakal calon kepala daerah.
La Bakry dinilai tidak mampu memposisikan diri antara sebagai bakal calon dan sebagai ketua pertai sehingga tertutup terhadap bakal calon lain peserta konvensi Partai Golkar Buton yang ikut disurvei.
"Atas perjalanan survei kami melihat Pak Bakry tidak dapat memisahkan diri antara sebagai calon yang akan berkompetisi dengan posisisnya sebagai ketua partai. Tentu sebagai ketua partai harusnya dia dapat membangun komunikasi dengan calon lain supaya transparansi antara sesama calon terus terbuka," kata Ketua Tim Keluarga Pasangan H La Ode Nane dan H Akalim, Alimuddin Sikuru, kepada media ini, Kamis (20 Juni 2024).
Alimuddin menjelaskan, pihaknya berani menyebut La Bakry tidak memiliki itikad baik karena hak-hak pihaknya sebagai bakal calon dalam konvensi Golkar tidak diberikan. Padahal sebebagai peserta yang turut berkontribusi pada survei harusnya selalu mendapat notifikasi setiap ada perubahan keputusan maupun kebijakan.
"Yang menjadi hak kami, pertama, DPD Golkar Buton betul-betul sudah mentransfer ke lembaga survei. Yang kedua, segala perubahan dari kebijakan yang diambil DPD II terkait dengan survei itu seharusnya dikonfrontir juga dengan kami selaku calon," ujarnya.
Alimuddin mengaku, sepanjang proses survei pihaknya tidak pernah dihubungi terkait perkembangan yang terjadi. "Ini yang kami kesal. Makanya saya WA Ketua (La Bakry), tapi beliau mungkin di luar daerah hanya menyampaikan nanti pulang baru kita diskusikan. Padahal kami mau minta penjelasan. Kalau memang ada perubahan sampaikanlah, kita bisa duduk sama-sama lagi. Kalau misalnya ada kekurangan dana, kan bisa kita patungankan lagi."
Dikatakan, pihaknya sebenrnya tidak terlalu memikirkan bagaimana hasil survei. Tapi yang perpenting adalah bagaimana DPD II Golkar Buton dapat memberikan informasi terkait dengan hak-hak pihaknya. "Karena bagaimanapun kami merupakan bagian dari survei yang dilakukan Poltracking."
"Kami sudah meminta penjelasan dari Pak Bakry, kami sudan WA-WA Pak Ketua DPD tapi tidak bisa dihubungi. Artinya kami berusaha meminta penjelasan terkait hal itu tapi beliau tidak memberikan jawaban. Nanti kemudian baru beliau bilang pulang baru kita rapatkan. Saya bilang ini kan sudah mau masuk survei tahap kedua. Seharusnya tahapan pertama ini kami sudah memperoleh informasinya. (Tapi) Kami malah hanya mendapatkan informasi-informasi dari luar. Ini sebenarnya seperti apa, masa hak-hak kami tidak diberikan," ujar Alimuddin.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan banyaknya kandidat yang disurvei sementara hanya empat orang yang berkontribusi. Itupun yang berkontribusi ini tidak diberikan informasi secara resmi dari DPD II Golkar Buton.
"Jadi khusus yang membayar ini kan harusnya dikasi informasi secara resmi. Tapi ini tidak ada itikad baik dari DPD II Golkar. Kami informasi dapatnya dari luar, sementara secara resmi dari DPD II tidak ada," katanya.
Menurut Alimuddin, pada bulan lalu dia menyambangi kediaman Sekretaris DPD II Golkar Buton, Fadly, untuk meminta penjelasan. Namun Fadly tidak dapat memberikan penjelasan lebih banyak sehingga menyarankan untuk menghubungi La Bakry. Tapi sebelumnya Fadly mengaku bahwa dana yang di transfer ke lembaga survei hanya Rp 150 juta karena hanya empat bakal calon yang membayar.
"Berarti kan masih ada 50 juta karena yang terkumpul kemarin 200 juta. Tapi itu terkesan didiamkan. Harusnya diluar dari Pak Bakry, tiga orangnya dipanggil dan disampaikan atau melalui LO masing-masing bahwa seperti begini perkembangannya. Tapi jawabannya Fadly adalah nanti kalau sudah masuk tahap kedua baru akan dipanggil lagi semua. Saya bilang bagaimana kita mau bahas tahap kedua, tahap pertama saja kita belum tau hasilnya sepeti apa. Kami tidak dapat. Bagaimana mau melangkah tahap kedua. Lalu Fadly sampaikan lebih bagus komunikasi dengan Pak Ketua. Oke, komunikasi itu beliau masih di Jakarta. Mungkin masih sibuk kami maklumi. Tapi minggu kemarin kami coba hubungi lagi tidak bisa terkoneksi juga."
"Makanya saya buang SMS bahwa tolong kami dikasi informasi, kalau tidak kami akan menempuh langkah lain karena memang beliau tidak mempunyai itikad baik untuk memberikan informasi kepada kami. Nanti begitu baru beliau jawab bahwa katanya tunggu balik dari Jakarta baru kita rapat," terang Alimuddin.
Dia menegaskan, persoalan ini sekarang sudah menjadi konsumsi publik. Namun sebelum mengambil langkah lain, pihaknya masih menunggu itikad baik dari Pengurus Golkar Buton.
"Persoalan ini kami sudah lempar di media. Sudah ditau publik. Sekarang yang kami tunggu apakah kami dipanggil lagi untuk komunikasikan masalah ini atau bagaimana, kami masih memberi waktu. Kita tunggu dulu etika baik dari Ketua Golkar Buton."
"Tetapi dari kesepakatan awal itu kami sudah menilai bahwa DPD II Golkar Buton tidak punya itikad baik terhadap semua calon yang masuk dalam pejaringan survei khususnya kami yang tiga orang," tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Buton, La Bakry, ketika hendak coba dikonfirmasi belum dapat menjawab panggilan wartawan. Begitunya pula dengan Sekretarisnya, Fadly. (Adm)