Surumba.com — Pemerintah Kabupaten Buton menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD 2025-2029 sebagai forum strategis untuk merancang masa depan pembangunan daerah.
Musrenbang yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton pada Selasa (22 Juli 2025), dihadiri oleh Ketua DPRD Buton, Pj Sekda, Forkopimda, Bappeda Provinsi Sultra, Anggota DPRD Buton, Rektor ITK Buton, Direktur Pembangunan Indonesia Timur, Kepala OPD, para camat, dan stakeholder terkait.
Menurut Kepala Bappeda Buton, Awaluddin, Musrenbang ini menjadi ruang partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa RPJMD Kabupaten Buton 2025-2029 dirancang untuk selaras dengan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih.
Proses penyusunannya kini memasuki tahap akhir. Tinggal empat langkah lagi, termasuk pembahasan di DPRD dan review oleh Inspektorat, sebelum ditetapkan pada Agustus 2025.
Dari sisi provinsi, Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda Sultra, LM Umul Zaman, menyebut Kabupaten Buton sebagai salah satu daerah tercepat di Sultra yang sudah masuk tahap Musrenbang.
Buton menjadi daerah ke-8 dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara yang berhasil melaksanakan Musrenbang RPJMD.
Forum ini menjadi kunci penyelarasan strategi, arah kebijakan, dan program perangkat daerah dengan perencanaan nasional, provinsi, dan daerah, menggunakan prinsip Top-Down dan Bottom-Up.
Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, menekankan pentingnya menjadikan RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan panduan kerja seluruh perangkat daerah.
Ia meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi dan asistensi teknis agar tidak terjadi tumpang tindih program di lapangan.
Bupati optimistis, RPJMD 2025-2029 akan menjadi fondasi mewujudkan Buton yang berdaya saing, sejahtera, berkarakter, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya memastikan arah pembangunan provinsi terintegrasi dengan pembangunan di daerah.
Fokus pembangunan Sultra meliputi perlindungan sosial, penguatan sektor pertanian dan maritim, serta birokrasi yang akuntabel dan berintegritas.
Musrenbang RPJMD ini menjadi momentum penting bagi Buton untuk memastikan perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat. (Adm)