SURUMBA.com - Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Buton sudah menuntaskan rancangan peraturan daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021 melalui rapat paripurna di Kantor DPRD Buton, Rabu (September 22, 2021).
Sebelumnya dalam paripurna penyampaian nota keuangan APBD-P tahun 2021, Bupati Buton La Bakry mengatakan pembahasan APBD-P dilakukan untuk menyesuaikan dinamika pembangunan yang terjadi selama setahun berjalan. Acuan pengambilan kebijakan pembangunan daerah didasarkan pada pendapatan maupun belanja.
Pendapatan Kabupaten Buton tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer pusat. La Bakry menuturkan terjadi perubahan signifikan dalam postur pendapatan tahun ini.
PAD yang awalnya diproyeksi sebesar Rp 27 miliar, meningkat 10 persen lebih menjadi Rp 29 miliar. Sementara pendapatan transfer pusat mengalami penurunan dari target APBD murni sebesar Rp 771 miliar, kini tinggal Rp 756 miliar.
Dengan terkoreksinya kedua sumber pendapatan itu, lanjut La Bakry, maka APBD Buton mengalami perubahan dari sisi pendapatan daerah yang semula diproyeksi Rp 824 miliar tersisa Rp 812 miliar.
"Kita bersyukur PAD kita meningkat Rp 2,5 miliar, tetapi dana transfer kita berkurang 14 miliar, makanya secara keseluruhan menurun 12 miliar pendapatan kita," katanya dalam paripurna nota keuangan di Kantor DPRD Buton, Senin (September 20, 2021).
Meski pendapatan terganggu, Pemkab Buton justru memproyeksikan anggaran belanja bertambah sebesar Rp 56,5 miliar. Pada APBD murni, anggaran belanja dipatok Rp 962,3 miliar. Namun dalam nota APBD-P, eksekutif memasang target belanja hingga Rp 1 triliun lebih.
Meski terjadi selisih jauh antara pendapatan dan belanja, La Bakry tetap optimis bisa membiayai seluruh program yang dibahas bersama dewan. Caranya, dengan memanfaatkan dana Silpa tahun sebelumnya ditambah dengan pinjaman daerah.
"Insya Allah anggaran itu akan dipakai untuk program mendesak yang belum masuk APBD induk kemarin, termasuk juga untuk penanganan Covid," terangnya. (man)