SURUMBA.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Buton mencatat angka stunting tahun 2024 mencapai 21,32 persen berdasarkan metode Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Angka ini diperoleh dari pengukuran pada Juni 2024 yang mencakup 97 persen dari total balita di wilayah Kabupaten Buton.
“Kalau target nasional untuk stunting sebesar 14 persen. Tapi kalau kita Kabupaten Buton saat ini masih di atas target,” ujar Sub Koordinator Bimdal Gizi, Kesjaor, Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, Dinkes Buton, Rasdiyanti, SKM., MPH, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15 Januari 2025).
Menurutnya, pengukuran pada Oktober 2024 tidak maksimal karena hanya mencakup lebih dari 80 persen balita. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat kehadiran balita di Posyandu.
“Banyak orang tua yang tidak membawa anaknya ke Posyandu karena berbagai alasan, seperti bekerja di kebun atau mengandalkan petugas kesehatan untuk datang ke rumah,” jelasnya.
Rasdiyanti menegaskan, penurunan angka stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Meski pihaknya telah melakukan berbagai intervensi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan (PMT) kepada ibu hamil dan balita dengan risiko gizi buruk, kontribusi Dinkes hanya 30 persen terhadap upaya penurunan stunting.
Sebanyak 70 persen sisanya adalah tanggung jawab organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Ini termasuk penyediaan air bersih, sanitasi, serta pendidikan gizi di tingkat masyarakat.
Dia juga menyoroti pentingnya pendampingan rutin ke Posyandu, supaya anak-anak yang rutin ke Posyandu lebih mudah dipantau. Tapi sayangnya, yang jarang datang justru rata-rata berada dalam kondisi stunting.
Tahun ini, data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) di Kabupaten Buton masih dalam tahap pengumpulan oleh pihak ketiga yang ditunjuk Kementerian Kesehatan. Rasdiyanti mengatakan hasil survei akan menjadi acuan nasional, meskipun data e-PPGBM sudah menggambarkan kondisi lokal secara rinci.
Sementara itu, target penurunan stunting nasional untuk 2025 telah direvisi oleh Bappenas, meski angka pastinya untuk Kabupaten Buton belum ditentukan.
“Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan penurunan hingga 18 persen, dan kita menunggu arahan lebih lanjut untuk daerah,” jelasnya.
Rasdiyanti berharap, kepala desa dan aparat kecamatan dapat lebih proaktif dalam mendukung pelaksanaan program stunting.
“Posyandu adalah pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Desa harus memiliki peran besar dalam memastikan keberlanjutan program ini,” tegasnya.
Sebagai penutup, dia mengajak seluruh pihak untuk bekerja secara bersama-sama demi menekan angka stunting di Kabupaten Buton.
“Kita harus bergerak bersama, mulai dari ibu hamil hingga balita. Pencegahan sejak dini adalah kunci keberhasilan,” tutupnya. (Adm)